Kerusuhan-kerusuhan Mewarnai Kampanye!

Kampanye Demokrat di Wamena Rusuh Tujuh Terluka

Timika: Ada Tujuh penduduk Kabupaten Wamena terpaksa dilarikan ke rumah sakit, setelah terjadi saling lempar batu saat kampanye Partai Demokrat, Senin (30/3) sore, di Lapangan Sinapuk Wamena. Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan ini.

Aksi baku lempar batu ini terjadi ketika usai orasi politik oleh caleg-caleg Partai Demokrat sekelompok orang saling berebut nasi bungkus dengan satgas (keamanan) Partai Demokrat. Salah satu kelompok warga yang datang dari Kabupaten Nduga kemudian menyerang warga yang masih berkumpul di tengah lapangan dengan batu. Bentrok fisik pun tak dapat dihindari.

Kepala Kepolisian Resor Wamena, Ajun Komisaris Besar Polisi Mulia Hasudungan Ritonga, belum bisa memberi keterangan karena masih mengumpulkan semua anak buahnya. “Sebentar ya, saya kumpul anggota dulu supaya jelas duduk persoalannya,” kata Ritonga melalui pesan pendek.

Dihubungi terpisah, kepala Pelaksana Harian Humas Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Nurhabri, mengaku belum mendapat laporan tentang kerusuhan kampanye Partai Demokrat di Wamena. “Saya akan cek dulu, nanti saya kabari,” kata Nurhabri.

Seorang penduduk Wamena Tuben Wenda, yang dihubungai Senin malam, membenarkan terjadi kerusuhan antar warga di Lapangan Sinapuk. Tetapi Tuben belum dapat
memastikan soal korban yang terluka akibat perkelahian akibat rebutan nasi bungkus ini. “Tetapi situasi Wamena malam ini masih aman, tidak ada gerakan-gerakan warga lagi,” kata Tuben.

Sumber: Tempointeraktif

Kampanye PAN di Bandung Rusuh

Kampanye PAN di Lapangan Tegallega Bandung sempat rusuh karena para simpatisan tidak tertib berjoget, Senin (30/3). Polisi terpaksa membentuk pagar betis untuk mencegah kerusuhan tersebut terulang.

Kerusuhan bermula ketika sekitar 3.000 simpatisan asyik berjoget mengikuti lagu yang dibawakan artis penghibur. Tiba-tiba sebuah sepatu terbang di tengah-tengah simpatisan dan mengenai salah satu dari mereka.

Tak senang dilempar sepatu, simpatisan tersebut memukul teman di sampingnya. Sontak, suasana jadi ricuh. “Sama-sama dari PAN, jangan berantem. Tenang-tenang,” ujar Aming, komedian yangd didaulat sebagai pembawa acara dalam kampanye siang ini.

Polisi pun merangsek maju dan menenangkan suasana. Setelah tenang, acara kembali dilanjutkan dengan orasi caleg.

Sumber: Kompas.com

Kampanye PPRN Rusuh, 5 Simpatisan Ditangkap

Aksi tawuran mewarnai kampanye terbuka Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Lapangan Kesenden Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini terjadi karena para simpatisan saling senggol saat menikmati alunan band lokal.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (17/3/2009). Dan dari hasil penyisiran di lokasi kejadian, Petugas Polres Kota Cirebon mengamankan 5 simpatisan yang diduga sebagai pemicu aksi tawuran tersebut.

Akibat tawuran ini membuat kampanye terbuka yang dihadiri sejumlah caleg partai tersebut terhenti beberapa saat.

Sejumlah penonton maupun simpatisan partai dilaporkan terluka dan mengalami syok. Namun, setelah situasi dinyatakan aman oleh petugas, kampanye kembali dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi para caleg yang sebagian besar akan menjanjikan membawa perubahan bagi pemerintahan.

Selain aksi tawuran, kampanye terbuka ini juga ditemui sejumlah pelanggaran diantaranya banyak kader maupun simpatisan yang membawa anak dibawah umur serta penggunaan kendaraan milik pemerintah daerah.

Sumber: news.yahoo.com

Zonapikir: Inilah gambaran kampanye yang menjanjikan perubahan, namun jalannya tidak jarang melibatkan kericuhan di tengah peserta kampanye. Semua kampanye menjanjikan perubahan bai Indonesia, namun pertanyaannya mungkinkah perubahan akan terjadi sementara cara-cara kampanye sama saja seperti pemilu-pemilu periode sebelumnya, janji-janji pemilu pun tidak jauh berbeda dgn yang sebelumnya.

Semua partai yang ikut dalam pemilu kali ini pun, yang sangat mereka pentingkan cuma agar dapat meraih tampuk kekuasaan, hal ini tidak sulit kita lihat dari koalisi-koalisi yg mereka jajaki, walaupun berkoalisi dgn partai yang sama sekali mempunyai asas berbeda (misal; partai Islam dgn partai sekuler) tetap mereka bela dan jalani padahal identitas sebagai Partai Islam mereka korbankan sendiri.

Lalu dimana perubahan itu akan terjadi. ?

Salah seograng caleg pernah diwawancarai, “Apa visi dan misi Anda untuk memperjuangkan perubahan bagi Indonesia”? kemudian menjawab: “Yang penting saya menang dan terpilih dulu, perkara bagaimana memperjuangkan perubahan itu kita lihat saja nanti”!!! Nah lho kok gitu!!

Walhasil janji-janji perubahan yang mereka dengungkan hanyalah sebuah janji kosong pemanis masa kampanye.

Tragedi Situ Gintung: Diperlukan Manajemen Bencana

Tanggul Situ Gintung yang jebol menjadi peringatan kembali akan pentingnya manajemen bencana. Menurut warga setempat, tanda-tanda kerusakan tanggul Situ Gintung sebenarnya sudah dilaporkan warga sejak dua tahun lalu.

Sebagian orang masih terlelap, kala air bah akibat jebolnya tanggul Situ Gintung, Tangerang, menghantam perumahan yang berada di sekitarnya. Hujan deras yang turun pada hari sebelumnya tak mampu lagi tertahan oleh tanggul yang dibuat pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an itu. Akibatnya ratusan rumah luluh lantak, banyaknya korban jiwa pun tak terelakan.

Menurut masyarakat setempat, tanda-tanda kerusakan tanggul Situ Gintung sebenarnya sudah dilaporkan warga sejak dua tahun lalu. Pada saat itu warga mengetahui bahwa bagian bawah pintu air telah tergerus air danau. Bahkan kerusakan tanggul sempat terjadi pada bulan November 2008 lalu, seperti dipaparkan direktur LSM Wahana Lingkungan Hidup, Walhi Jakarta, Slamet Daroyni:

“Seharusnya pemerintah setelah mendapatkan informasi dari warga, ditambah lagi kejadian November 2008 tersebut, pemerintah segera melakukan tindakan antisipasi yang komprehensif. Bila pemerintah tak ada biaya maka setidaknya membuat sistem peringatan dini di wilayah itu.”

Posisi bendungan memang berada di atas pemukiman warga. Meski Gintung merupakan waduk atau bendungan, banyak orang menyebutnya situ atau danau. Lokasi ini dikenal sebagai kawasan wisata. Yang cukup ironis, menurut Slamet Daroyni, Direktur Walhi Jakarta, sebenarnya pasca banjir tahun 2007 terdapat komitmen antara pamerindah daerah Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk memanfaatkan situ sebagai salah satu pengendali banjir. Namun kini yang terjadi malah petaka bagi warga di sekitar.

Di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi terdapat hampir 200 situ. Namun ternyata tidak sampai 20 situ yang kondisinya baik. Selebihnya rusak, bahkan ada yang telah berubah wajah menjadi kompleks perumahan. Di Tangerang, hampir semua situ mengalami pendangkalan. Situ Gintung di Ciputat yang tanggulnya jebol Jumat dini hari (27/03)misalnya, luas danaunya menyusut dari semula 31 hektar menjadi tinggal sekitar 21 hektar akibat pendangkalan.

Tragedi yang telanjur terjadi di kawasan ini menurut Walhi menjadi peringatan mendesak dalam manajemen bencana:

“Harus dibuat skema komprehensif dengan membuat satu jalur penanggulan bencana, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang lebih penting, ketika pemerintah sudah mengizinkan masyarakat tinggal di kawasan itu maka keselamatan masyarakat dari ancaman bencana menjadi tanggungjawab pemerintah. Tanggul tidak boleh jebol, dengan melihat volume air, baik di musim hujan maupun bukan musim hujan. Setelah selesai harus dibuat sistem penanggulangan bencana dan pembangunan yang pada tahapan rencana sampai evaluasi harus melibatkan masyarakat. Sehingga informasi apapun bisa sampai dengan sistematis dan bila terjadi sesuatu pemerintah bisa segera meresponnya.”(ap)

Sumber: dw-world

Zonapikir: Berbagai bencana yang terjadi di Negeri ini adalah peringatan dari Allah Swt. Agar semua unsur masyarakat mulai dari masyarakat awam, ulama, pedagang, guru, aparat pemerintah, serta para pemimpin di negeri ini agar kembali menerapkan ajaran Islam secara Kaffah (menyeluruh).

Baik itu dalam hal pengelolaan alam, ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Jangan hanya cuma bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw setiap tahun secara besar-besaran dan meriah tetapi ketika beliau memerintahkan untuk berhukum  dengan satu-satunya sumber yaitu Al Qur’an dan As Sunnah ditinggalkan.

Kapan lagi kesadaran untuk kembali kepada syariah ini diwujudkan, jika tidak mulai sekarang? Atau menunggu berbagai bencana lagi?

30 BUMN Masuk Daftar Privatisasi 2009

bung_warto_10

Kementerian BUMN akan melanjutkan program privatisasi terhadap 30 BUMN pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan pengalihan dari tahun 2008. “Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin, seusai “Excecutive Briefing: A Regional Perspective in The Economic Crisis”, di Jakarta, Selasa (30/12). Yasin menjelaskan, seharusnya jumlah yang harus diprivatisasi pada 2009 mencapai 44 perusahaan, tetapi karena sejumlah pertimbangan dan situasi ekonomi yang belum pasti maka kemungkinan hanya 30 perusahaan. “Dari 30 perusahaan umumnya skema privatisasinya dilakukan melalui IPO (Initial Public Offering), kecuali perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya hanya kecil atau minoritas,” ujarnya. Privatisasi melalui pola penjualan saham perdana kepada publik (IPO) yang dijadwalkan dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR yaitu PT Krakatau Steel; PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan VII; dan Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, IPO sulit terealisasi karena pasar modal dalam negeri terpuruk sehingga diharapkan dapat terlaksana pada 2009. Menurut Yasin, jumlah saham BUMN yang ditawarkan kepada pasar paling tinggi 30 persen dan disesuaikan dengan kondisi dan sektor BUMN yang bersangkutan. “Sebelum dilepas ke pasar modal, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemilik saham terlebih dahulu apakah akan menambah jumlah sahamnya atau tidak,” ujarnya. Ia pun memastikan bahwa dana hasil privatisasi baik melalui IPO atau pola lainnya hanya digunakan untuk restrukturisasi perusahaan itu, bukan untuk disetor ke APBN. Selain PTPN, Krakatau Steel, dan BTN, sejumlah perusahaan yang sudah dibahas privatisasi melalui skema IPO, tetapi tinggal persetujuan DPR yaitu Garuda Indonesia, Pembangunan Perumahan, dan Waskita Karya. Sedangkan Adhi Karya pola privatisasi dengan menerbitkan saham baru (right issue), dan Bank BNI dengan melakukan pelepasan penjatahan saham lebih (greenshoe). Khusus greenshoe BNI, ujar Yasin, sudah mendapat persetujuan DPR, tetapi belum ada Peraturan Pemerintah sehingga belum terlaksana. “Manajemen BNI meminta dipercepat, tetapi pasar tidak memungkinkan. Persiapan sih … terus namun tetap menunggu pasar,” tegasnya.

sumber: Kompas.com

Zonapikir: Privatisasi merupakan bentuk penghianatan pemerintah terhadap rakyatnya. BUMN seyogyanya adalah aset negara yang sudah semestinya dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jika semua BUMN diprivatisasi, darimana lagi sumber pendapatan pemerintah? sementara sumber daya alam yang ada melalui mekanisme Undang-Undang PMA, hampir 90% dikuasai asing dan tentu saja keuntungannya mereka bawa ke negara mereka. Lalu darimana sumber pendapatan? Sehingga tidak aneh Subsidi BBM dikurangi sedikit-demi sedikit dan akhirnya dicabut, pelayanan kesehatan untuk masyarakat seadanya sehingga kebanyakan masyarakat kerumah sakit bukannya sembuh tetapi malah makin sakit memikirkan biaya yang harus dibayar, sementara itu tarif pajak terus dinaikkan. Dimana tanggung jawabmu wahai para pemegang kebijakan?

Ingat tugas negara/ pemimpin itu 2; menyejahterakan rakyatnya di dunia dan menyelamatkan rakyatnya di akhirat!

Laporan Dana Kampanye Tidak Transparan

Tak satu pun dari 38 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 yang menyampaikan laporan awal dana kampanye secara benar. Fakta tersebut terlihat hingga Senin (9/3), yang merupakan hari terakhir penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, mengatakan rekening khusus dan saldonya memang sudah diserahkan ke-38 partai. Tapi, sebagian besar tanpa disertai rincian pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. ”Kalaupun sudah ada rinciannya, masih belum sesuai ketentuan Peraturan KPU No 1/2009,” katanya di Jakarta, kemarin.

Misalnya, kata Wahidah, sudah dirinci sumber sumbangan adalah penyumbang perseorangan. Tapi, identitas sang penyumbang tak ada. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 131 UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, semua penyumbang harus dicantumkan identitas lengkapnya. Menurut Pasal 131 itu, sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar, sedangkan sumbangan kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 5 miliar. Tapi, penyumbang perseorangan maupun kelompok ini harus mencantumkan identitas.

Wahidah mencontohkan Partai Demokrat. Dalam laporan awal dana kampanyenya ke KPU, partai ini sudah mencantumkan data penyumbangnya. Tapi, tak ada identitas jelas seperti alamat dan asal-usul penyumbang. Untuk penyumbang di atas Rp 20 juta pun belum ada keterangan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang harus disertakan.

Pemasukan Partai Demokrat, antara lain, berasal dari dua penyumbang internal dan satu perusahaan. Dua penyumbang internal, menurut informasi <I>Republika<I>, adalah Hadi Utomo (ketua umum) dan Zaenal Abidin (bendahara umum), masing-masing Rp 1 miliar. Sementara perusahaan penyumbang adalah PT Tri Manunggal Cipta Abadi, Rp 5 miliar.

Bawaslu, kata Wahidah, semula berharap parpol tak melampaui tenggat dalam menyampaikan laporan awal dana kampanye, dan menyampaikan laporan yang standar. Setelah itu, barulah akan dilihat kebenaran dan akurasi datanya. Tapi, jangankan untuk mengecek akurasinya, laporannya pun masih belum sesuai standar.

Wahidah mempertanyakan alasan parpol tak memenuhi ketentuan hingga saat terakhir. Padahal, kata dia, pembukuan itu sudah bisa dimulai tiga hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, atau pertengahan 2008 lalu. ”Kami sangat menyayangkan kalau partai terkena penalti hanya karena ini,” katanya.

Wahidah menambahkan, ”Kami akan minta kejelasan dari KPU mengapa bisa terjadi seperti ini. Ada apa? Apakah kurang sosialisasi ke partai politik atau kenapa?”Sebelumnya PDIP memprotes ketika disebut sebagai salah satu partai yang belum menyerahkan laporan awal dana kampanye. Terhadap protes itu, Wahidah mengatakan PDIP memang sudah menyerahkan nomor rekening khusus sejak pertengahan tahun lalu, tapi belum disertai saldo awal.

”Saldo awalnya baru diserahkan ke KPU pada 7 Maret 2009, sekitar pukul 14.30 WIB. Padahal, saldo itu seharusnya merupakan satu kesatuan dengan nomor rekening,” ujar Wahidah. Arif Wibowo, petugas penghubung PDIP dengan KPU, mengatakan nomor rekening khusus dana kampanye telah diserahkan 8 Agustus 2008. Laporan kemudian dilengkapi pada 6 dan 7 Maret 2009. Arif malah mengaku prihatin pada kinerja KPU dan Bawaslu, terkait tak terdatanya penyerahan laporan awal partainya. ”Opini negatif yang telah disampaikan itu dapat merusak citra PDIP sebagai partai yang taat hukum,” kata Wakil Sekjen PDIP ini. ann

Dana Kampanye Parpol

Kampanye rapat umum dimulai pada 16 Maret pekan depan. Sepekan sebelumnya atau 9 Maret kemarin, partai politik peserta pemilu sudah harus menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khususnya kepada KPU dan KPUD. Berikut laporan dana kampanye 38 parpol.

Dana Kampanye Parpol

Kampanye rapat umum dimulai pada 16 Maret pekan depan. Sepekan sebelumnya atau 9 Maret kemarin, partai politik peserta pemilu sudah harus menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khususnya kepada KPU dan KPUD. Berikut laporan dana kampanye 38 parpol.

Partai Saldo Laporan Awal

Gerindra 15.675.000.000
Demokrat 7.027.000.000
PKS 5.239.070.008
Hanura 5.002.000.000
PPP 1.634.033.823
PKB 1.543.141.000
PDIP 1.001.167.136
Patriot 1.000.000.000
Barnas 1.000.000.000
PAN 734.740.000
PBR 340.674.000
PIB 226.953.289
Golkar 156.300.000
PKPB 102.000.000
PIS 100.000.000
PPRN 77.508.493
Merdeka 75.000.000
PKDI 54.788.000
PMB 50.000.000
PPD 50.000.000
PPI 19.015.648
Buruh 16.402.567
PPPI 16.322.949
PPDI 20.000.000
RepublikaN 19.010.326
PSI 5.793.091
PBB 5.000.000
PNBK Indonesia 5.000.000
Pelopor 5.000.000
PDK 4.132.758
Kedaulatan 2.575.251
PDS 2.000.000
PDP 1.890.000
PKP Indonesia 1.500.000
PKNU 1.100.000
Pakar Pangan 1.000.000
PPNUI 875.615
PNI Marhaenisme 670.000

Sumber: Republika Online

Zonapikir: Besaran dana awal tersebut sungguh sangat jauh dari fakta kampanye, sementara biaya iklan di stasiun Metro TV selama sebulan, bisa mencapai sekitar Rp 16 Miliar vivanewsw.com , belum stasiun TV lain, belum lagi iklan di Baliho-baliho pada setiap kota di Indonesia, belum lagi bendera dan hadiah-hadiah yg diberikan untuk massa kampanye, belum lagi biaya penyelenggaraan kampanye langsung di lapangan, sampai biaya kampanye melalui internet. Jika memang dana kampanye partai hanya seperti data diatas tentu hari ini kita tidak melihat lagi kampanye yang dilakukan mereka. Kemudian yang jadi pertanyaan berapa dana sebenarnya yang dikeluarkan oleh Parpol? dari mana sumbernya, dan apa kepentingan penyumbang dana memberikan dana jumlah besar hanya untuk kampanye?

Dana Kampanye Partai Tak Logis!

korupsi

Sulit mengharapkan pemerintahan 2009-2014 bisa bersih dan transparan. Dari pelaporan dana kampanye partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, setidaknya dapat diketahui betapa akuntabilitas partai-partai politik masih sangat rendah.

Padahal, data AC Neilsen menunjukkan bahwa sepanjang 2008 saja, belanja iklan politik telah mencapai Rp 2,2 triliun. Itu semua tersebar baik di televisi, majalah, dan koran. Angka ini tentunya tidak termasuk belanja yang tersalurkan ke alat peraga kampanye, seperti spanduk, baliho, stiker, kaos, dan lainnya.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw menilai, terjadi paradoks angka yang dilaporkan ke KPU dengan kenyataan di lapangan. “Ini paradoks,” katanya kepada INILAH.COM, Selasa (10/3) di Jakarta. Apa yang membuat penilaian Jeirry sedemikian apatis? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana respon Anda atas laporan rekening awal partai politik ke KPU apakah ini sudah memenuhi standard pelaporan sesuai undang-undang?

Laporan rekening dana kampanye partai politik banyak yang tidak logis. Kalau dilihat dari yang dilaporkan, kalau mau jujur, pengeluaran partai politik jauh lebih besar daripada dana yang dilaporkan. Hanya saja, laporan ini hanya memenuhi ketentuan undang-undang saja, apalagi KPU juga tak ada format cukup baik tentang pelaporan dana kampanye, yang pada akhirnya ya seperti itu.

Bagaimana dengan proses kampanye partai politik atau caleg yang sudah berlangsung sejak Juli 2008 lalu?

Itu masalahnya, belanja partai politik yang berkaitan dengan kampanye sejak Juli lalu saya kira tidak terakomodasi semua dalam pelaporan dana kampanye. Karena dalam undang-undang tidak ada persyaratan itu. Mestinya yang mem-breakdown undang-undang tersebut ya KPU. Peraturan KPU yang baru terbit juga tak begitu detil.

Bagaimana dengan starting partai politik dalam hal akuntabilitas dan transparansi dana kampanye seperti saat ini di tengah harapan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bersih?

Dalam hal ini, agak sulit berharap partai politik berlaku jujur dalam hal anggaran kampanye. Hanya, ini harus ditempatkan dalam konteks kita sedang transisi. Karena baru Pemilu 2004 upaya transparansi keuangan partai politik digulirkan dan sekarang baru kali kedua. Karena itu menurut saya, kita melihat bahwa partai politik itu belum mendukung semangat transparansi keuangan yang sudah digulirkan sejak 2004. Kami berharap 2009 berjalan. Meskipun, ada catatan, aturan dana kampanye masuk belakangan.

Apa catatan pemakluman atas kondisi seperti saat ini?

Desain kampanye partai politik saat ini sudah berubah. Yang kampanye selama ini caleg, bukan partai politik. Nah, sampai saat ini caleg jarang atau tidak punya pembukuan dana kampanye caleg. Ini paradoksal dengan kondisi di lapangan. Selain itu perubahan dari penentuan caleg dengan nomor urut dengan suara terbanyak. Saya kira ini menjadi persoalan yang pengaturan undang-undangnya semakin lemah.

Jika merujuk data belanja iklan politik saja versi AC Neilsen, selama 2008 lalu telah mencapai Rp 2,2 triliun. Padahal jika diakumulasi total saldo rekening partai politik, tak mencapai total belanja iklan politk tersebut dan ini tidak sesuai. Bagaimana komentar Anda?

Ini tentu tidak benar. Karena dari awal tidak ada aturan yang jelas. Ini salah satunya disebabkan oleh peraturan dana kampanye KPU baru keluar tahun 2009 (Peraturan KPU No I/2009, red). Padahal sejak Juli 2008 sudah mulai kampanye. Mendorong transparansi partai politik tidak berjalan sendiri, karena ada faktor lain seperti KPU juga harus turut mendorong.

Padahal jika merujuk UU Pemilu, tiga hari setelah penetapan peserta pemilu, partai politik harus menyetorkan rekening dana kampanye. Apalagi, ada rekening yang baru dibuka karena mengejar 9 Maret saja. Dalam konteks ini, saya melihat KPU tidak cukup mendukung berlangsungnya transparansi pemilu, khususnya di partai politik.

Sumber: inilah.com

Zonapikir: Fakta ini mengindikasikan banyak sumber dana tidak beres yang diterima partai maupun caleg peserta pemilu, dan kemungkinan ada “pesanan” dari penyuplai dana semakin besar. Yang menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan setelah menduduki jabatan tidak jauh berbeda dari kepentingan penyuplai dana.

Film Al-Qur’an Patahkan Fitnah Dunia Islam

Meski telah dibukukan ribuan tahun lalu, hingga saat ini ajaran kitab suci Al-Qur’an tetap dapat diterapkan dalam kehidupan modern, tidak hanya di negara Islam, namun juga negara Barat, menurut seorang pembuat film asal India, Faruq Masudi yang menyebut Al-Qur’an sebagai dunia yang dapat menuntun siapa saja yang membacanya menuju perjalanan spiritual.

Quran Contemporary Connections, sebuah film garapannya, akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang, sebuah film dokumenter mengenai penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti AS yang mempelajari mengenai pengaruh Al-Qur’an bagi Muslim.

“Dalam Islam, seks merupakan hal yang dimuliakan. Allah bukan hanya Tuhan umat Muslim. Bahkan orang-orang Arab berbicara dalam bahasa Yahudi. Umat Nasrani menggunakan kata Allah dalam kepercayaan mereka. Poligami merupakan tindakan yang terpuji. Semua orang dilahirkan dalam keadaan Islam,” menurut hasil penelitian tersebut yang dipaparkan dalam website mereka.

“Film tersebut berisi tema-tema yang seringkali muncul di dalam Al-Qur’an, termasuk yang dianggap tabu bagi sebagian orang seperti Jihad, wanita, seks, poligami, perdamaian, dan kekerasan,” kata Masudi.

Masudi menjelaskan bahwa Al-Qur’an menempatkan Islam sebagai agama yang sebetulnya dapat diterima segala jaman, bahkan dalam kehidupan modern seperti demokrasi.

“Terdapat banyak kesamaan Al-Qur’an dan Dunia Barat, karena keduanya mengharapkan kebaikan bagi umat manusia. Muslim tidak diperbolehkan menguasai Islam, Al-qur’an, dan Allah hanya bagi umatnya.”

Masudi, yang sebelumnya pernah membuat beberapa opera sabun dan acara televisi, memutuskan membuat film tersebut untuk menunjukkan pada dunia, terutama bagi dunia Barat, mengenai kebenaran Islam, yang seringkali dikaitkan dengan tragedi 11 September oleh media barat.

“Tujuanku jelas sekali bahwa Muslim telah dituduh oleh masyarakat non-Muslim, namun kewajiban kita sebagai Muslim untuk memperbaiki citra kita tanpa melalui kekerasan.”

“Islamophobia secara berkala diciptakan sebagai ketakutan ditengah masyarakat AS, dimana masyarakat tersebut sebenarnya merupakan masyarakat yang mencintai perdamaian dan rasa sopan, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an.”

“Nilai-nilai antara keduanya sama persis meski memiliki gaya hidup yang berbeda,” imbuhnya.

Sang pembuat film juga mengelak tudingan bahwa Islam tidak memberikan hak yang sama bagi wanita, yang secara jelas telah disebutkan dalam ayat-ayat dan Hadits.

“Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.”

Umat Muslim dan media memiliki peran penting bagi citra Islam di mata dunia.

“Saya tidak mengharapkan orang-orang media akan meliput seluruh isi Al-Qur’an sebelum umat Muslim sendiri membacanya.”, ungkapnya sambil menambahkan bahwa umat Muslim telah gagal menyampaikan kebaikan Al-Qur’an terhadap umat non-Muslim, sehingga mereka seringkali memiliki pandangan yang salah mengenai Islam.

Dalam filmnya, Masidi berusaha menunjukkan pada dunia media dan pemerintahan apa yang sebelumnya tidak mereka ketahui tentang Al-Qur’an.

Meski mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, namun Masidi mengakui bahwa filmnya tidak lepas dari kritik pedas masyarakat non-Muslim yang berusaha menghalangi masuknya film tersebut ke masyarakat umum.

Beberapa distributor mengatakan film tersebut memiliki sudut pandang yang kurang obyektif.

“Apa yang mereka harapkan sebenarnya adalah hadirnya film “Fitna” dari pihak Muslim, namun saya menolak,” katanya, mengacu pada film berjudul “Fitna”, diproduksi oleh penganut garis keras Geerts Wilders pada 2007, berisi fitnah terhadap Islam.

Tidak berhenti di situ, sebuah film dokumenter berjudul “Obsession: Radical Islam’s War Against the West” juga berisi tuduhan Islam sebagai agama teroris.

Masalah terbesarnya adalah kurangnya diskusi mengenai isi Al-Qu’an, yang membuat masyarakat dunia hanya mengetahui sedikit mengenai Islam.

“Tidak ada yang mencari penyelesaian suatu masalah dalam Al-Qur’an,” katanya. Film ini diharap mampu memberikan gambaran mengenai Al-Qur’an dan ajaran Islam sehingga dapat mematahkan pandangan keliru yang disebarkan film “Fitna” dan “Obsession”. (arby) dikutip oleh

sumber: www.suaramedia.com

Zonapikir: Sungguh aneh jika ada seseorang yang mengaku Muslim, namun mengatakan Islam hanya untuk zaman bahari kala, dan tidak bisa diterapkan pada zaman modern ini. Islam adalah risalah agama rahmatan lil ‘alamin (pembawa rahmat untuk sekalian alam) yang jika diterapkan secara menyeluruh akan memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi kaum muslimin tetapi juga untuk umat lain selain Islam. Sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah keemasan Islam.

Pidato Cucu Mantan PM India Mengundang Kebencian Umat Islam

1gandhiINDIA (SuaraMedia) – Varun Gandhi, yang tengah berkampanye untuk pemilihan umum bulan Varun Gandhi depan, dilaporkan mengatakan kepada para simpatisannya bahwa partainya, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berhaluan nasionalis akan ‘memenggal kepala kaum muslim’.

Dalam sebuah rekaman yang disiarkan stasiun televisi NDTV, Varun juga mengatakan kepada massanya bahwa orang-orang muslim memiliki nama-nama yang menakutkan seperti Karimullah dan Mazullah.

“Bila kalian bertemu dengan mereka pada malam hari, kalian akan ketakutan,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum India mengatakan akan meneliti pidato Varun sebelum mengambil tindakan. Pernyataan Varun tersebut dikecam oleh Partai Kongres yang dipimpin Sonia Gandhi, janda dari putra tertua Indira, Rajiv.

Sebenarnya, Varun sedang berkampanye menghadapi Pemilu bulan depan. Namun akibat ulahnya ini, Varun menghadapi tuduhan kriminal. Seorang pejabat KPU India mengatakan kepada AFP bahwa sebuah peringatan resmi juga telah dikeluarkan kepada BJP.

Kaum muslim merupakan komunitas minoritas terbesar India, dan hubungan dengan mayoritas umat Hindu selama ini mengalami masalah dan sering menimbulkan kerusuhan sejak negara itu mencapai kemerdekaan dari Inggris tahun 1947.

Komentar Varun dikecam oleh Partai Kongres yang sedang berkuasa, yang diketuai oleh Sonia Gandhi, janda putra sulung Indira, Rajiv Gandhi, dan pemegang obor dinasti Nehru-Gandhi.

Varun adalah putra anak kedua Indira, Sanjay Gandhi, anggota keluarga yang dipisahkan oleh dinasti. Dinasti Nehru-Gandhi tidak memiliki hubungan darah dengan Mahatma Gandhi, tokoh gerakan kemerdekaan India.

Seorang jurubicara Kongres menuduh BJP menjadi sebuah partai dengan ideologi anti-minoritas. Sementara jurubicara BJP, menegaskan, “kultur tradisional BJP tidak pernah dapat mengajarkan seseorang berbicara sedemikian tidak bertanggung-jawab.”

Dalam pembelaan dirinya, Varun mengatakan rekaman pidatonya itu telah dilebih-lebihkan. Sebagaimana diketahui, India akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih sebuah parlemen baru dan pemerintah dari 16 April sampai 13 Mei.

Hassan Kamaal, kolomnis terkenal di India menilai Varun sudah bersikap arogan dan kurang berpengalaman sebagai politisi. “Tindakan yang bodoh, kekanak-kanakan dari seorang politisi muda,” ujar Kamaal.

Namun analis politik Profesor Mustafa Khan berpendapat, pernyataan Varun cuma taktik politik untuk memenangkan pemilu, dengan cara mengedepankan rasa tidak aman dan ketakutan di kalangan warga Hindu.

“BJP tidak punya harapan untuk memenangkan pemilu karena perpecahan di tubuh partai itu. Mereka berharap bisa menang dengan mengangkat isu-isu komunal,” kata Khan.

Muslim India menginginkan Varun didiskualifikasi dari keikutsertaannya dalam pemilu. “Dia tidak boleh ikut pemilu. Saya Muslim dan saya bangga menjadi Muslim. Saya berterimakasih pada nenek moyang saya karena tidak memilih ke Pakistan dan tetap berada di India. India adalah negara saya, lebih daripada seorang Varun Gandhi,” tukas warga Muslim India, Shehla Masood. (aldi/hdy)

sumber: SuaraMedia

Zonapikir: Penghinaan terhadap Muslim mudah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena kaum, masih terpecah belah ke dalam beberapa negara (sekitar 50 negara) segeralah bersatu wahai kaum muslimin, dibawah payung negara yang pernah di contohkan teladan kita Nabi Muhammad saw, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Agar Izzah Islam akan nampak di bumi Allah ini.