Layani Kepentingan Asing Pemerintah Batasi Subsidi BBM

Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Dr Arim Nasim menuding bahwa semua alasan pemerintah dalam membatasan subsidi bahan bahan minyak (BBM) per 1 April mendatang semuanya bohong belaka. Karena menurutnya hakekat dari pelarangan mobil berplat hitam untuk membeli premium bersubsidi itu tidak lebih dari sekedar melayani kepentingan asing.

“Alasan pemerintah untuk membatasi subsidi semuanya adalah bohong!” tegasnya di depan sekitar 350 massa Hizbut Tahrir Indonesia dan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan pembatasan subsidi BBM, Kamis (18/3) di depan Istana Presiden, Jakarta.

“Alasan untuk menghemat 3,3 trilyun di 2011 jelas bohong, untuk apa uang 3,3 trilyun itu? Toh masih terdapat sekitar 71 trilyun anggaran 2010 yang masih nganggur!” ujarnya.  Alasan penghematan dana tersebut menurutnya sunggug menggelikan dan tidak signifikan dibanding kenaikan berbagai harga barang sebagai efeknya nanti. Baca entri selengkapnya »

Pajak…! Sumber Utama APBN 2011

Pemerintah Indonesia semakin menujukkan jati dirinya sebagai pelayan kepentingan para kapitalis, ini setidaknya terlihat pada data yang saya dapatkan terkait APBN 2011.

Untuk Pembayaran bunga utang saja ditargetkan sebanyak Rp 116,4 trilyun.

Pemerintah kini tengah menggarap secara rinci Rancangan APBN 2011. Tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,  APBN tahun 2011 pemerintah tetap mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Lebih mirisnya lagi anggaran subsidi untuk rakyat justru dipangkas cukup besar.

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBN yang dibacakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Agustus lalu terungkap pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.086,4 trilyun. Jumlah tersebut naik Rp 94 trilyun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Baca entri selengkapnya »

Uang Nganggur Rp 200 trilyun, Bisa Bangun MRT-Monorel Sekaligus

Ekonom Cyrillus Harinowo mengungkapkan pemerintah Indonesia sesungguhnya mampu membangun sejumlah proyek infrastruktur besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurut Harinowo, pemerintah Indonesia memiliki duit tunai dalam jumlah besar yang bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek besar tersebut. Duit berlimpah ini sangat jelas terlihat dan bisa dilihat oleh siapapun karena tertuang dalam statistik ekonomi moneter Bank Indonesia yang diperbarui setiap bulan.

Bayangkan, kata dia, duit tunai pemerintah di rekening Bank Indonesia saja berjumlah Rp 180 triliun hingga September 2010. Sedangkan, di bank-bank umum berjumlah Rp 60 triliun. Uang itu adalah hasil penerimaan negara dan akumulasi dari surplus anggaran setiap tahunnya.

“Itu uang nganggur. Itu benar-benar uang riil milik pemerintah, bahkan jumlahnya akan terus bertambah,” ujar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini kepada di Jakarta, Rabu (3/11).

Cyrillus juga memperkirakan, pada akhir Desember 2010 jumlah duit pemerintah atas nama bendaharawan negara di BI saja akan mencapai Rp200 triliun.

Saat meninggalkan posisi Menkeu pada Mei lalu, Sri Mulyani menyerahkan uang cash tersebut kepada Menkeu baru Agus Martowardjojo sebanyak Rp 160 triliun. Dengan demikian, hingga September 2010, uang tersebut telah bertambah sebanyak Rp 20 triliun.

Jadi, kata Harinowo, dengan dana nganggur yang begitu besar, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa membangun proyek mass rapid transit (MRT), monorel, kereta jabotabek, jalan tol, perluasan bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. “Bahkan, jika mau proyek MRT dan monorel bisa dibangun sekaligus, kendati proses pembangunan dilakukan secara bertahap.”

Menurut Harinowo, pemerintah RI sesungguhnya tidak perlu mencari pinjaman ke Jepang untuk mendanai proyek MRT yang membutuhkan dana sekitar Rp16 triliun. Bahkan, kalau mau membangun jembatan Selat Sunda yang membutuhkan dana Rp 100 triliun juga bisa dilakukan. Tentunya dibangun bertahap selama 10 tahun sehingga anggarannya dicicil Rp 10 triliun per tahun.

Komisaris BCA ini pun bingung dengan pemerintah, kenapa dana begitu besar tidak dimanfaatkan.

Padahal, dua pekan lalu saat bertemu dengan Menkeu Agus Martowardjojo, menurut dia, sang Menkeu juga sadar ada uang nganggur tetapi tidak dimanfaatkan.

Harinowo menekankan pemerintah tidak perlu khawatir jika uang besar itu digunakan untuk membiayai pembangunan kemudian berdampak pada inflasi. “Kalau soal inflasi, itu tugas Bank Indonesia untuk mengelolanya,” kata dia.

Sumber: harian.global

Zonapikir: Apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia ini? Uang sebesar Rp 200 trilyun dibiarkan menganggur di bank-bank, yang kemudian mengharuskan dibayarkannya bunga terhadap dana tersebut. Padahal dengan penggunaan uang sebanyak itu banyak hal yang bisa dilakukan, diantara menambah subsidi BBM, menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan, menambah dan memperbaiki insfrastruktur seperti jalan, jembatan, atau lainnya. Atau membangun pembangkit listrik tenaga gas, sehingga operasional PLN lebih efisien.

Pokoknya dengan itikad baik uang sebanyak itu bisa digunakan untuk memakmurkan rakyat di negeri ini yang sedang berduka akibat bencana banjir, tsunami, dan gunung meletus.

Namun jika dana tersebut tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka sudah sangat jelas bahwa penguasa negeri ini cuma pintar mengumpulkan uang dari pajak dan atau penjualan SBI, tetapi tidak pintar mengurusi kepentingan rakyatnya. Rakyat hanya menjadi sapi perahan, setelah uang rakyat didapatkan ternyata dijadikan menganggur di Bank-bank.

Sadarlah setiap pemimpin bertanggung jawab atas siapa dan apa yang dia pimpin.

Jangan Alergi Utang

solusi-utangCALON Wakil Presiden Boediono mulai menjejakkan kakinya di jalur politis strategis untuk menggalang public opinion ke seluruh Indonesia. Setelah deklarasi pencalonan di Bandung, langkahnya pertama yang ia lakukan mengunjungi perusahaan surat kabar terbesar di Indonesia, Kompas, Selasa (19/5).

Di situ pulalah, Boediono menyampaikan pandangan yang selama ini menjadi momok bangsa Indonesia, menyangkut utang. Dia menegaskan utang merupakan proses kehidupan dalam ekonomi modern. Karenanya ia minta tidak perlu alergi terhadap utang untuk membangun Indonesia.

“Nah kalau utang, dari dulu saya tidak berubah dari posisi awal. Jangan alergi terhadap utang. Utang itu bagian dari proses kehidupan ekonomi modern. Siapa yang enggak punya utang?” tandas Boediono memberi argumentasi atas belitan utang Indonesia.

Hanya saja, utang tersebut harus diperhatikan dan dikawal, jangan sampai jumlah utang melebihi kemampuan. Terutama utang luar negeri. Utang dalam negeri risikonya lebih kecil. Utang luar negeri harus berada dalam rambu-rambu yang jelas dan ada itung-itungannya secara jelas.

Dia menandaskan utang harus digunakan secara produktif. Produktif dalam dua hal, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional jadi infrastruktur macam-macam dan untuk meningkatkan kualitas manusianya.

“Kalau dua-duanya bisa kita jadikan sasaran penggunaan utang, ya enggak ada masalah. Jadi jangan, sekali lagi, jangan mengambil utang sebagai tujuan akhir, seperti juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya,” kata dia.

Menurut catatan terakhir, posisi utang negara Indonesia yang dikelola Departemen Keuangan berada pada posisi Rp1.420 triliun (Rp 1.420.000.000.000.000). Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, utang tersebut terbagi menjadi dua, yakni sekira Rp 820 triliun dalam bentuk surat berharga dan sisanya Rp 600 triliun pinjaman luar negeri. Pinjaman itu baik dari bank komersial luar negeri atau pinjaman multilateral.

Sebagai bandingan, berdasarkan publikasi Bank Indonesia, data utang swasta Indonesia pada kuartal IV 2008 mencapai US$ 62,57 miliar, sedangkan utang luar negeri pemerintah US$ 66,51 miliar, sehingga total utang luar negeri Indonesia pada akhir 2008 mencapai US$ 129,07 miliar.

Dengan kurs Rp 11.000/ dolar AS, maka jumlah utang luar negeri Indonesia setara Rp 1.419, 77 triliun. Jumlah utang ini belum termasuk utang obligasi pemerintah atau SUN (Surat Utang Negara) yang nilainya sudah mencapai Rp 920 triliun.

Lalu pertanyaannya berapa sebenarnya utang Indonesia? Logikanya, Rp 1.420 triliun ditambah Rp 920 triliun jadi Rp 2.340 triliun, inilah utang Indonesia. Orang bilang sampai bonyok atau jadi fosil, negara kaya raya, indah nan permai ini tidak akan bisa terbebas dari jerat sistemik utang global.

Negara maju sebagai pemilik modal begitu lihai memainkan peran masa depannya dengan cara tetap menyuapi mulut negara yang punya hobi utang, agar mereka bisa tetap mendapat suapan makanan lengkap dengan asupan secara kontinyu dari negara ‘miskin’ seperti Indonesia. Tanpa utang, maka gelaplah masa depan negera-negara pemilik modal itu. Oleh karena Indonesia harus tetap dilestarikan sebagai domestic animal, agar sumber ekonomi negara maju tidak akan pernah redup.

Celakanya ilmu dan pengetahuan pemimpin dan calon pemimpin Indonesia masih segitu ukurannya, tetap menjadikan utang sebagai basis politik untuk kemajuan ekonomi. Nah, sekarang ini kita mencari calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan kemampuan melampaui itu semua, agar masyarakat negeri ini tidak menjadi melarat karena menjadi sapi perahan negara pemilik modal. Adakah itu? Hayo siapa bisa menjawab! (*)

Sumber: Tribun Kaltim

Zonapikir: Cawapres Boediono; “Nah kalau utang, dari dulu saya tidak berubah dari posisi awal. Jangan alergi terhadap utang. Utang itu bagian dari proses kehidupan ekonomi modern” <BR>Wahh…!! gimana Indonesia mo sjahtera jika hobinya ngutang terus, sehingga untukl mmbayar utang dan pembiayaan operasional negara lainnya akhirnya pajak dinaikkan, BUMN** diprivatisasi, smentara proyek dari hasil hutang jadi proyek gagal… slalu Rakyat yg jd korban hrs mmbayar utang yg smpe hari ne Rp 2.340 triliun

Selain itu subsidi terhadap barang maupun jasa utk kebutuhan masyarakat semakin dikuragi, bahkan dicabut dgn alasan APBN defisit.

Sebetulnya banyak cara agar negeri ini bisa makmur dan sejahtera tanpa harus terjerat utang. Namun, dalam ruang yang terbatas ini, paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang. Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuahan rakyat di dalam negeri. Cicilan utang harus ditanggguhkan jika memang menimbulkan dharar (bahaya) di dalam negeri. Bahkan bunganya tidak boleh dibayar karena termasuk riba, sementara riba termasuk dosa besar.

Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Sebab, jujur harus diakui, bahwa pada saat Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang, swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat. Misal: perusahaan Exxon Mobil, yang menguasai sejumlah tambang migas di Indonesia, pada tahun 2007 memiliki penghasilan lebih dari 3 kali lipat APBN Indonesia 2009. Keuntungan bersih Exxon Mobil naik dari 40,6 miliar dolar pada tahun 2007 menjadi 45,2 miliar dolar tahun 2008 (Investorguide.com, Exxon Mobil Company Profile). Ini baru di sektor migas.

Sebagai catatan PT Freeport, yang menguasai tambang emas di bumi Papua. Tambang emas di bumi Papua setiap tahun menghasilkan uang sebesar Rp 40 triliun.

Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang gembalaan, air dan api (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

30 BUMN Masuk Daftar Privatisasi 2009

bung_warto_10

Kementerian BUMN akan melanjutkan program privatisasi terhadap 30 BUMN pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan pengalihan dari tahun 2008. “Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin, seusai “Excecutive Briefing: A Regional Perspective in The Economic Crisis”, di Jakarta, Selasa (30/12). Yasin menjelaskan, seharusnya jumlah yang harus diprivatisasi pada 2009 mencapai 44 perusahaan, tetapi karena sejumlah pertimbangan dan situasi ekonomi yang belum pasti maka kemungkinan hanya 30 perusahaan. “Dari 30 perusahaan umumnya skema privatisasinya dilakukan melalui IPO (Initial Public Offering), kecuali perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya hanya kecil atau minoritas,” ujarnya. Privatisasi melalui pola penjualan saham perdana kepada publik (IPO) yang dijadwalkan dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR yaitu PT Krakatau Steel; PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan VII; dan Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, IPO sulit terealisasi karena pasar modal dalam negeri terpuruk sehingga diharapkan dapat terlaksana pada 2009. Menurut Yasin, jumlah saham BUMN yang ditawarkan kepada pasar paling tinggi 30 persen dan disesuaikan dengan kondisi dan sektor BUMN yang bersangkutan. “Sebelum dilepas ke pasar modal, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemilik saham terlebih dahulu apakah akan menambah jumlah sahamnya atau tidak,” ujarnya. Ia pun memastikan bahwa dana hasil privatisasi baik melalui IPO atau pola lainnya hanya digunakan untuk restrukturisasi perusahaan itu, bukan untuk disetor ke APBN. Selain PTPN, Krakatau Steel, dan BTN, sejumlah perusahaan yang sudah dibahas privatisasi melalui skema IPO, tetapi tinggal persetujuan DPR yaitu Garuda Indonesia, Pembangunan Perumahan, dan Waskita Karya. Sedangkan Adhi Karya pola privatisasi dengan menerbitkan saham baru (right issue), dan Bank BNI dengan melakukan pelepasan penjatahan saham lebih (greenshoe). Khusus greenshoe BNI, ujar Yasin, sudah mendapat persetujuan DPR, tetapi belum ada Peraturan Pemerintah sehingga belum terlaksana. “Manajemen BNI meminta dipercepat, tetapi pasar tidak memungkinkan. Persiapan sih … terus namun tetap menunggu pasar,” tegasnya.

sumber: Kompas.com

Zonapikir: Privatisasi merupakan bentuk penghianatan pemerintah terhadap rakyatnya. BUMN seyogyanya adalah aset negara yang sudah semestinya dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jika semua BUMN diprivatisasi, darimana lagi sumber pendapatan pemerintah? sementara sumber daya alam yang ada melalui mekanisme Undang-Undang PMA, hampir 90% dikuasai asing dan tentu saja keuntungannya mereka bawa ke negara mereka. Lalu darimana sumber pendapatan? Sehingga tidak aneh Subsidi BBM dikurangi sedikit-demi sedikit dan akhirnya dicabut, pelayanan kesehatan untuk masyarakat seadanya sehingga kebanyakan masyarakat kerumah sakit bukannya sembuh tetapi malah makin sakit memikirkan biaya yang harus dibayar, sementara itu tarif pajak terus dinaikkan. Dimana tanggung jawabmu wahai para pemegang kebijakan?

Ingat tugas negara/ pemimpin itu 2; menyejahterakan rakyatnya di dunia dan menyelamatkan rakyatnya di akhirat!